Artikel

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 40 TAHUN 2022TENTANGPERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN, PRASARANA, DAN PERALATAN KESEHATAN RUMAH SAKITbertanggal  21 Des 2022 Pertimbangan kemampuan pelayanan rumah sakit harus didukung dengan ketersediaan bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, yang memenuhi persyaratan teknis untuk pemberian pelayanan kesehatan Baca Lagi

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIANOMOR 1 TAHUN 2023TENTANGPEDOMAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA Untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi secara terpadu dan terkoordinasi yang dilaksanakan pemerintah daerah Baca Lagi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Baca Lagi

Analisis Harga Satuan Pekerjaan  atau AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu di pekerjaan konstruksi. Sekarang mengenai AHSP mengikuti Permen PUPR nomor 1 tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Baca Lagi

PERPRES 33 TAHUN 2020 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan. 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ Baca Lagi

Akibat peristiwa kompensasi tidak harus ( tidak otomatis) menambah waktu pelaksanaan kontrak atau menambah harga kontrak.  Akibat peristiwa kompensasi dapat terjadi sebagai berikut : Tidak mempengaruhi tahapan pekerjaan lain atau pekerjaan berikutnya. Mempengaruhi pekerjaan lain atau berikutnya tetapi waktu pelaksanaan Baca Lagi

  Apakah diperbolehkan PPTK merangkap sebagai Pejabat Pengadaan ? Apakah diperbolehkan Tim Pemeriksa kontrak merangkap sebagai Pejabat Pengadaan ? Jawabannya boleh, tidak ada larangannya selama PPTK tersebut memenuhi syarat dan kompetensi. Kita harus berubah lebih baik, bekerjaan tidak sekedar sebolehnya Baca Lagi