Artikel

Jasa konsultansi perencana konstruksi Alokasi anggaran untuk konsultan perencana konstruksi Gedung dapat merujuk ke PP 16 tahun 2021 dan untuk non Gedung merujuk kepada kontrak sejenis atau sesuai kebutuhan. Pengadaan Konsultan perencana  konstruksi dibuat berdasar kerangka acuan kerja. Untuk membuat Baca Lagi

Standar dokumen pengadaan atau model dokumen pengadaan berpedoman pada Peraturan LKPP No 12 tahun 2021 dan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi serta konsultan konstruksi agar merujuk juga kepada SE Menteri PUPR 18 tahun 2021 SE Menteri PUPR. NO. 18 tahun 2021  Tentang Baca Lagi

Untuk konsultan pengawas konstruksi, kerangka acuan kerja dapat merujuk kepada Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 16/SE/M/2022 Tentang Susunan Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Untuk yang tidak tersedia berdasar SE Menteri PUPR Baca Lagi

Pejabat Penandatangan Kontrak dari pihak pemerintah adalah PA, KPA atau PPK Sedangkan dari pihak penyedia berdasar Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 sebagai berikut : Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Baca Lagi

  UU nomor 3 tahun 2014 Perindustrian Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 08 September 2021 PP 29 tahun 2018 Pemberdayaaan Industri 4. Perpres 146 tahun 2015 Pelaksanaan Baca Lagi

Bila di tempat anda ada pengadaan atau pelaksaan kontrak yang perlu ada pendampingan maka dapat meminta pendampingan berdasar Keputusan Deputi IV LKPP  No. 2 tahun 2021 Pedoman Probity Advice Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selanjjutnya mengenai personil pendampingan berdasar KEPUTUSAN DEPUTI  IV Baca Lagi