Berdasar Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 tahun 2024 disebutkan urutan sebagai berikut : Kesesuaian Spesifikasi Teknis Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi Harga Terbaik Selanjutnya berdasar SE LKPP Nomor 3 Baca Lagi
Persetujuan Penggunaan Produk impor untuk Pemerintah Daerah agar dilakukan dengan : Justifikasi Teknis Surat Persetujuan Sekda dan Tim P3DN Untuk Justifikasi teknis, berikut contohnya : JUSTIFIKASI TEKNIS PENGGUNAAN BARANG/PRODUK NON PDN/TKDN KEGIATAN : Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya, SUB KEGIATAN Baca Lagi
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh BankUmum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankanusaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Baca Lagi
DI SE PUPR 18 tahun 2021 disebutkan sebagai berikut : Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka: Untuk segmentasi pemaketan usaha kecil, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis lebih besar berdasarkan data pengalaman Baca Lagi
Tugas BUMN mencari untung Tapi tidak setiap aksi BMUN akan untung Tidak setiap bisnis pasti untung Kerugian negara di BUMN bisa dipengaruhi factor internal seperti tidak efisiennya proses bisnis Kerugian negara di BUMN bisa dipengaruhi factor eksernal seperti naiknya valuta Baca Lagi
Berdasar Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 tahun 2024, negosiasi dilakukan sebagai berikut : Persiapan E-purchasing Katalog Metode Negosiasi Harga Tahap persiapan merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk melakukan Baca Lagi
Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya Perpres 12 tahun 2021 pada pasal 26 ayat 7 “Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak 000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan ” Pada peraturan LKPP nomor Baca Lagi
Sekarang katalog obat hanya boleh ditayangkan di katalog sektoral di Kementerian Kesehatan ( tidak boleh ditayangkan di katalog lokal ) sesuai surat LKPP nomor 4318/D.2.2/02/2023 tanggal 13 Februari 2023, hal demikian untuk mempermudah monitoring dan pengendalian obat, kalau obat untuk Baca Lagi
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA PADA E-PURCHASING berdasar Keputusan LKPP Nomor 122 tahun 2022 Kewajiban Penyedia Katalog Elektronik menjamin pemenuhan seluruh kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan pada dokumen Pengumuman Pendaftaran; bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah pada Baca Lagi
