Bedakan antara pemberian kesempatan dengan denda keterlambatan dan perpanjangan waktu kontrak. Sekarang kita bahas yang perpanjangan waktu kontrak. Kontrak dapat diberikan perpanjangan waktu dengan tanpa denda keterlambatan karena : Peristiwa kompensasi Keadaan kahar Perubahan spesifikasi / penambahan volume Penambahan anggaran Baca Lagi
Sebulan dapat mengikuti 8 webinar dan setiap hari rata-rata membahas 7 soal tentang pbj kontrak pembayaran pajak konstruksi hukum katalog audit dsb pembahasan inshallah termasuk di hari sabtu minggu Hallo bapak/ibu… Untuk periode Nopember 2022-MARET 2023 admin akan mengikutkan anda di Baca Lagi
Konsultan Manajemen Konstruksi ( konsultan MK) diterapkan di pengadaan gedung negara berdasar PP 16 tahun 2021), kemudian penggunaannya meluas ke pekerjaan konstruksi lain seperti untuk proyek jalan, pelabuhan dsb. Gedung negara banyak dikerjakan oleh Kementerian/Lembaga bukan Kementerian PUPR atau di Baca Lagi
Peraturannya yang bisa diberikan penyesuaian harga adalah kontrak yg umurnya melebihi 18 bulan. Untuk kontrak tahun tunggal , yaitu umur kontrak kurang atau sama dengan dari 12 bulan apakah dapat diberikan penyesuaian harga ? TIDAK BISA Padahal faktanya terjadi kenaikan Baca Lagi
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang di kontrak pekerjaan konstruksi sering disebut PCM yaitu Pre Construction Meeting. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, Baca Lagi
Pada dasarnya keterlambatan progres fisik disebabkan 3 hal yaitu: · Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang terjadi akibat kelalaian Penyedia. Dalam hal keterlambatan akibat kelalaian Penyedia, maka kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan Kontrak Kritis; · Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang terjadi akibat Baca Lagi
Peraturan LKPP 12 tahun 2021 Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak terkait. Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Baca Lagi
Evaluasi atau klarifikasi penawaran dibawah 80% adalah untuk memastikan penyedia tidak rugi, bukan menanyakan sanggup atau tidak sanggup. Untuk PENGADAAN BARANG dan JASA LAINNYA berdasar Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 lampiran I pada halaman 79 Evaluasi Kewajaran Harga. Pokja Baca Lagi
