Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) disusun oleh penyedia pekerjaan konstruksi paling sedikit memuat: Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Work Method Statement); Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/Inspection and Test Plan (ITP); Pengendalian Subpenyedia dan Pemasok; Struktur Organisasi Penyedia Jasa; Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; Gambar Desain Baca Lagi
Judul: Bimbingan Teknis Pengadaan dan Kontrak KonstruksiTanggal: 09-10 November 2022Tempat: Hotel di Jakarta Link Download Undangan Kegiatan Pendaftaran
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI Untuk internal Kemen PUPR ada SURAT EDARAN NOMOR: 10 /SE/M/2022 TENTANG PANDUAN OPERASIONAL TERTIB PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Baca Lagi
Faktor-faktor atau alasan apa saja yg mendorong dilakukannya tender pra DIPA kegiatan yang harus ada di awal tahun maka proses pengadaan dan kontrak harus dilakukan sebelum awal tahun. proses pengadaan lama dan waktu pelaksanaan kontrak terbatas Proses pengadaan bisa memerlukan Baca Lagi
Sisa kemampuan paket atau SKP di atur di Peraturan LKPP nomor 12 tabun 2021 Sisa kemampuan paket atau. SKP untuk pengadaan pekerjaan konstruksi Sisa kemampuan paket atau SKP untuk kontrak dari a. tender & tender cepat b. pengadaan langsung c. penunjukan langsung Sisa kemampuan paket atau SKP dihitung Baca Lagi
Memiliki anggaran besar tidak harus tender, pasal 38 Perpres 16 tahun 2018 pada ayat 1 sebagai berikut : Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas: E-purchasing; Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung; Tender Cepat; dan Tender Kemudian di pasal Baca Lagi
Pinjam bendera yaitu meminjam nama perusahaan lain untuk menawar dan mengerjakan suatu paket pengadaan, padahal yang mengerjakan adalah penyedia yang meminjam nama. Pinjam bendera taak boleh. Yang diperbolehkan adalah secara resmi melakukan KSO ( kerjasama operasi ) atau subkontrak. KSO Baca Lagi
Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan / Penyedia berupa larangan mengifiuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. ( Perpres 12 tahun 2021 ). Yang menetapkan dafter hitam adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna Baca Lagi
Untuk pekerjaan konstruksi merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Baca Lagi
Untuk kantor Kementerian Lembaga merujuk kapada Permenkeu 83/PMK.02/2022 Tahun. 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 Untuk anggaran tahun 2022 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 Untuk kantor Pemerintah Daerah merujuk ke Baca Lagi
