Apakah diperbolehkan PPTK merangkap sebagai Pejabat Pengadaan ? Apakah diperbolehkan Tim Pemeriksa kontrak merangkap sebagai Pejabat Pengadaan ? Jawabannya boleh, tidak ada larangannya selama PPTK tersebut memenuhi syarat dan kompetensi. Kita harus berubah lebih baik, bekerjaan tidak sekedar sebolehnya Baca Lagi
PERPRES 16 TAHUN 2018 pasal 7 ayat 2 Menyebut conflict of interest ( CoI) atau pertemtangan kepentingan. Pertentangan kepentingan para pihak sebagai berikut : a.Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau Baca Lagi
Konsultan Manajemen Konstruksi berdasar peraturannya yaitu PP 16 tahun 2021 untuk konsultan pekerjaan konstruksi gedung. Yaitu membantu PPK untuk membantu terpilihnya konsultan perencana, membantu terpilihnya penyedia pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan melakukan fungsi pengawasan seperti konsultan pengawas. PP 16 tahun Baca Lagi
Informasi MSTC berguna untuk memperdalam pengadaan dan kontrak pemerintah
Sehubungan dengan adanya informasi mengenai sejumlah keterlambatan pelaksanaan pekerjaan atas pesanan E-Purchasingkatalog pada akhir tahun, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Pada “Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik” yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik telah diatur hak dan kewajiban yang Baca Lagi
Penyedia bisa badan usaha ataui penyedia perorangan PERPRES 16 TAHUN 2018 pasal 1 : Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Baca Lagi
Surat Direktur Pengembangan Sistem Katalog nomor 3361 tahun 2022 tanggal 27 Nov 2022 Sehubungan dengan adanya informasi mengenai sejumlah keterlambatan pelaksanaan pekerjaan atas pesanan E-Purchasingkatalog pada akhir tahun, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Pada “Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Baca Lagi
Berdasar Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Untuk konsultan non konstruksi Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang sama. Permintaan berulang (repeat order) diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang berurutan. Permintaan Baca Lagi
Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 PEMUTUSAN KONTRAK Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu. PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila: Baca Lagi
Berdasar Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 Masa Pemeliharaan (apabila dibutuhkan) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Baca Lagi
