Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Jenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi terdiri dari: 1) Lumsum Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Kontrak Lumsum pada Pengadaan Jasa Konsultansi Nonkonstruksi Baca Lagi
Berdasar Model Dokumen Pengadaan ( MDP ) di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Persyaratan kualifikasi penyedia pekerjaan konstruksi sebagai berikut Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam SPSE Baca Lagi
Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP nomor 12 tahun 2021 Metode Seleksi, Prakualifikasi, Dua File, Kualitas dan Biaya, Kontrak Lumsum 17.3 Dokumen Penawaran Biaya terdiri atas: a. Penawaran biaya sesuai pada SPSE; b. Daftar Keluaran dan Harga; c. Rincian Komponen Remunerasi Personel. Baca Lagi
Pengadaan di Indonesia, untuk pejabat pengadaan atau pokja pemilihan banyak dititipin peran. Contoh untuk peran ketaatan pajak, maka pokja perlu mengecek penyedia apakah memiliki NPWP, SPT tahunan dan sekarang KSWP ( konfirmasi status wajib pajak ) Menurut saya harusnya cukup Baca Lagi
Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 Persyaratan pengalaman di pengadaan pekerjaaan konmstruksi : memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak. ==> apapun pekerjaan Baca Lagi
Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 1) Pokja Pemilihan mengundang calon pemenang peringkat pertama untuk menghadiri klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 2) Tujuan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk: a) meyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan biaya dengan Baca Lagi
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI NOMOR 33/KPTS/Dk/2023 TENTANG PENETAPAN JABATAN KERJA DAN KONVERSI JABATAN KERJA EKSISTING SERTA JENJANG KUALIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI dengan ditetapkannya peraturan ini maka KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI NOMOR 12.1/KPTS/Dk/2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Hindari kontrak terlambat , hindari pemberian kesempatan, hindari pelaksanaan kontrak jadi rumit Mohon bertanya, Pekerjaan sdh diberikan kesempatan sampai 90 hr tetapi tidak selesai dan tersisa 5 %. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh PPK, mengingat pekerjaan tersebut harus selesai. Baca Lagi
