Category: Artikel

 Berdasar Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021      Untuk konsultan non konstruksi Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi yang sama. Permintaan berulang (repeat order) diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang berurutan. Permintaan Baca Lagi

Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 PEMUTUSAN KONTRAK Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu. PEMUTUSAN KONTRAK OLEH PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila: Baca Lagi

Berdasar Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 Masa Pemeliharaan (apabila dibutuhkan) Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Baca Lagi

  Apabila pemyedia menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, Baca Lagi

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,NOMOR 24 TAHUN 2017 TANGGAL 22 DESEMBER 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI Cuti di Luar Tanggungan Negara. Tidak disebut dalam aturan ini mengenai cuti diluar tanggungan negara untuk bekerja di luar pemerintah, misal jadi Baca Lagi

Berdasar Peraturan LKPP No. 12 tahun 2021 pada lampiran I Dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, PA/KPA/ PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh:  a.   Tim Teknis  Tim Teknis dibentuk dari unsur Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas Baca Lagi

Perpres 16 tahun2018 yang diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 hanya berlaku untuk belanja dari APBN atau APBD Sebagaimana di pasal 2 Pasal 2 Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi: Pengadaan Barang/Jasa       di                    lingkungan Kementerian/ Lembaga /Perangkat                      Daerah      yang Baca Lagi

Setelah pelaksanaan PHO ( setelah serah terima I ),  Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menjaga kondisi hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Sebelum dimulainya masa pemeliharaan, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyerahkan program kerja/rencana Baca Lagi