Artikel terbaru
SURAT EDARAN KEPALA LKPP NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENEGASAN LARANGAN PENAMBAHAN SYARAT KUALIFIKASI PENYEDIA DAN SYARAT TEKNIS DALAM PROSES PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Latar Belakang Berdasarkan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Baca Lagi
Dalam penegakan hukum untuk pemberantasan tindak korupsi di Indonesia, menurut saya, ada ketidaktepatan yaitu pemberantasan korupsi hanya sekedar mencari salah dan kerugian negara, yang seharusnya adalah mencari keserakahan, atau mencari korupsinya, bukan sibuk mencari salah proses pengadaan dan kerugian negara. Baca Lagi
KONSULTAN PENGAWAS GEDUNG Standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung meliputi: pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung; kegiatan pengawasan konstruksi; dan SMKK Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi merupakan tahap perwujudan dokumen perencanaan menjadi Baca Lagi
apakah dapat dilakukan proses pemilihan bila dokumen pada proses pra konstruksi belum ada/belum dipenuhi (mis. rekomtek dari KKJTJ, Amdal dll), apakah bisa dilakukan secara paralel mengingat waktu pelaksanaan kontrak yang terbatas Jawaban : Untuk selain metode Design Bid Build (metode Baca Lagi
Kelas MSTC ( Mudjisantosa Training & Consulting) dimulai empat tahun yang lalu ( 2020), alhamdulillah sampai Juli 2024 masih berjalan, berjalan setiap hari, berjalan tidak pernah libur, bahkan berjalan setiap jam. Sekarangpun soal-soal sedang berjalan. Semoga kelas MSTC bisa berjalan Baca Lagi
Ada beberapa pihak yang mengatakan 5 hal sebagai modus penyimpangan – belanja di katalog pemerintah. Modus Pertama ketika pembelian barang dilakukan pada vendor yang sama secara terus menerus. Modus Kedua ketika barang yang dibeli mengalami kenaikan harga tiba-tiba, tapi setelah Baca Lagi
Berdasar Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 tahun 2024 disebutkan urutan sebagai berikut : Kesesuaian Spesifikasi Teknis Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil atau Koperasi Harga Terbaik Selanjutnya berdasar SE LKPP Nomor 3 Baca Lagi
Persetujuan Penggunaan Produk impor untuk Pemerintah Daerah agar dilakukan dengan : Justifikasi Teknis Surat Persetujuan Sekda dan Tim P3DN Untuk Justifikasi teknis, berikut contohnya : JUSTIFIKASI TEKNIS PENGGUNAAN BARANG/PRODUK NON PDN/TKDN KEGIATAN : Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya, SUB KEGIATAN Baca Lagi
Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh BankUmum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankanusaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Baca Lagi
DI SE PUPR 18 tahun 2021 disebutkan sebagai berikut : Dalam hal terdapat calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama maka: Untuk segmentasi pemaketan usaha kecil, Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai nilai pengalaman sejenis lebih besar berdasarkan data pengalaman Baca Lagi
