Artikel terbaru
Tugas BUMN mencari untung Tapi tidak setiap aksi BMUN akan untung Tidak setiap bisnis pasti untung Kerugian negara di BUMN bisa dipengaruhi factor internal seperti tidak efisiennya proses bisnis Kerugian negara di BUMN bisa dipengaruhi factor eksernal seperti naiknya valuta Baca Lagi
Berdasar Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 tahun 2024, negosiasi dilakukan sebagai berikut : Persiapan E-purchasing Katalog Metode Negosiasi Harga Tahap persiapan merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk melakukan Baca Lagi
Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya Perpres 12 tahun 2021 pada pasal 26 ayat 7 “Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak 000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan ” Pada peraturan LKPP nomor Baca Lagi
Sekarang katalog obat hanya boleh ditayangkan di katalog sektoral di Kementerian Kesehatan ( tidak boleh ditayangkan di katalog lokal ) sesuai surat LKPP nomor 4318/D.2.2/02/2023 tanggal 13 Februari 2023, hal demikian untuk mempermudah monitoring dan pengendalian obat, kalau obat untuk Baca Lagi
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA PADA E-PURCHASING berdasar Keputusan LKPP Nomor 122 tahun 2022 Kewajiban Penyedia Katalog Elektronik menjamin pemenuhan seluruh kriteria kualifikasi yang dipersyaratkan pada dokumen Pengumuman Pendaftaran; bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah pada Baca Lagi
Sahabat Penyedia, hadiri & ikuti event seminar & expo pengadaan barang/jasa pemerintah 9th Government Procurement Forum & Expo (GPFE) 2024 dan 5th Hospital Procurement Forum & Expo (HPFE) 2024. Raih peluang peningkatan bisnis Anda dengan mempromosikan produk terbaik Anda pada Baca Lagi
Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2023 tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi MelaluEi -Purchasing bertujuan untuk mendorong belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Baca Lagi
PEPRRES 16 TAHUN 2018 BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 88 Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku: a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a paling lambat 31 Desember 2020; b. Baca Lagi
PP 29 tahun 2018 Pasal 107 Pejabat pengadaan Barang/Jasa pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, dan satuan kerja perangkat daerah, badan usaha milik negara, badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah, dan badan Baca Lagi
