Category: Artikel

Tulisan ini dibuat pada pertengahan April 2023, yang sangat mungkin di hari-hari berikutnya akan ada peraturan baru atau peraturan pengganti. Peraturan yang berlaku untuk internal Kementerian PUPR agar diikuti oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. UU nomor 2 tahun 2017 tentang Baca Lagi

PP 16 tahun 2021 Pasal 60 (1) Kegiatan pengawasan konstruksi dilakukan oleh: penyedia jasa pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi untuk pengawasan konstruksi; dan penyedia jasa perencanaan konstruksi untuk pengawasan berkala. (2) Kegiatan pengawasan konstruksi meliputi: pengendalian waktu; pengendalian biaya; pengendalian Baca Lagi

PEDOMAN ANGGARAN UNTUK BELANJA DI APBD 2023 berdasarkan : Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Peraturan Baca Lagi

Perpres 16 tahun 2018 ( yang diubah dengan Perpres  12 tahun 2021) Pasal 1 PENYEDIA  Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pasal 8 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa antara lain : PENYEDIA Pasal 17 Baca Lagi

Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/retail online termasuk Bela Pengadaan maka: Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerjasama dengan Bank Badan Baca Lagi

UU  nomor  10 tahun 2020 Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.   Objek Bea Meterai Pasal 3 (1) Baca Lagi