Artikel terbaru
Sisa kemampuan paket atau SKP di atur di Peraturan LKPP nomor 12 tabun 2021 Sisa kemampuan paket atau. SKP untuk pengadaan pekerjaan konstruksi Sisa kemampuan paket atau SKP untuk kontrak dari a. tender & tender cepat b. pengadaan langsung c. penunjukan langsung Sisa kemampuan paket atau SKP dihitung Baca Lagi
Memiliki anggaran besar tidak harus tender, pasal 38 Perpres 16 tahun 2018 pada ayat 1 sebagai berikut : Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas: E-purchasing; Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung; Tender Cepat; dan Tender Kemudian di pasal Baca Lagi
Pinjam bendera yaitu meminjam nama perusahaan lain untuk menawar dan mengerjakan suatu paket pengadaan, padahal yang mengerjakan adalah penyedia yang meminjam nama. Pinjam bendera taak boleh. Yang diperbolehkan adalah secara resmi melakukan KSO ( kerjasama operasi ) atau subkontrak. KSO Baca Lagi
Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan / Penyedia berupa larangan mengifiuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. ( Perpres 12 tahun 2021 ). Yang menetapkan dafter hitam adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna Baca Lagi
Untuk pekerjaan konstruksi merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Baca Lagi
Untuk kantor Kementerian Lembaga merujuk kapada Permenkeu 83/PMK.02/2022 Tahun. 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 Untuk anggaran tahun 2022 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 Untuk kantor Pemerintah Daerah merujuk ke Baca Lagi
MUDJISANTOSA TRAINING AND CONSULTING (MS Training and Consulting) adalah lembaga yang bergerak di bidang pelatihan dan konsultansi terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan instansi lainnya serta Perusahaan BUMN/BUMD dan Swasta. SUSUNAN TIM MUDJISANTOSA, SE.,MM-Ex. PNS/ASN Kemenkeu dan LKPP-Pengajar Baca Lagi
Wajibkah pengadaan dengan E-purchasing ? Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 55 ayat 5 Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri,kepala lembaga, atau kepala daerah. CONTOH WAJIB. ==> PELAKSANAAN E-PURCHASING Baca Lagi
Dalam pelaksanaan kontrak, yang diperlukan adalah pengendalian kontrak. Pengendalian kontrak tidak hanya sekedar mememuhi boleh sesuai peraturan, tetapi bagaimana bertindak sebolehnya dan sebaiknya. Kontrak boleh dibuat berakhir tanggal 31 Desember, peraturan juga membolehkan adanya pemberian kesempatan untuk menyelesaikan kontrak selama Baca Lagi
A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja B. PP 14 TAHUN 2021 TENTANG Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi C. PP 5 TAHUN 2021 TENTANG Baca Lagi
