Month: September 2026

PERPRES 46 TAHUN 2025 PASAL 50 AYAT (5) Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Barang/jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik. (5a) Pengecualian kewajiban pelaksanaan E-Purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam hal: tidak dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, Baca Lagi

Apa itu harga satuan timpang ? Harga satuan timpang adalah harga penawaran dari penyedia untuk suatu item  yang melebihi 110% dari item di HPS Untuk penawaran penyedia dengan harga satuan timpang, di e-purchasing adakah ? Tidak terjadi lagi Tidak bisa Baca Lagi

Peraturan LKPP nomor 2 tahun 2026 menyebut Katalog Sektoral dan katalog lokal  Antara lain di pasal 1 butir Katalog Elektronik Sektoral adalah pengelolaan Katalog Elektronik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Katalog Elektronik Lokal adalah pengelolaan Katalog Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Baca Lagi

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Yth. Para Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PERCEPATAN PEMENUHAN DAN OPTIMALISASI PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA LATAR BELAKANG Baca Lagi

Sekarang saja daftarnya, pada menit sekarang ya. Bulan  OKTOBER  2026 inshallah  anda akan dapat mengikuti 8 webinar zoom Dengan kontribusi only hanya Rp 90ribu berarti satu zoom setara Rp 11 ribu.  Setiap zoom akan mendapat sertifikat kehadiran bila anda absen. Kelas Baca Lagi

Peraturan Epurchasing sekarang 17 September 2026, yaitu Peraturan LKPP nomor 2 tahun 2026 ( harus dibaca ya ) 2. Kep LKPP 93 tahun 2025 ( harus di baca ya ) 3.  MDK ditjen binkon 27 Agt 2026 (harus di baca Baca Lagi

Transaksi epurchasing dikenakan PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak).  Harga yang tertayang di catalog sudah termasuk PNBP,  satuan kerja pemerintah, tidak perlu menambahkan di harga transaksi atau harga surat pesanan, hal tersebut sudah urusannya penyedia. Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Baca Lagi

HPS berdasar Perpres 46 tahun 2025  pasal 26 (7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Tender pekerjaan terintegrasi. (8) Penetapan HPS Baca Lagi

PDN TKDN bukan kriteria yang pertama,  dalam proses epurchasing. Yang pertama adalah kesesuaian Spesifikasi Ini berdasar Keputusan Kepala LKPP nomor 177 tahun 2024 Pemilihan Produk merupakan proses mencari dan memilih produk yang akan dilakukan E-purchasing Katalog, proses Pemilihan Produk tersebut Baca Lagi