Category: Artikel

PA /KPA sebagai PPK, minimal memiliki sertifikat pengetahuan PBJ PPK yang bukan PA/KPA, wajib memiliki sertifikat kompetensi PPK CBA PPK pada APBN, wajib memiliki sertifikat kompetensi dari Kementerian Keuangan PPTK  di Pemda yang melaksanakan sebagai PPK wajib memiliki. sertifikat kompetensi Baca Lagi

Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi! KEBOBROKAN SISTEM HUKUM KITA ? Sudah banyak pelaku pengadaan yang dihukum hanya sekedar salah dan kerugian negara, tanpa ada perbuatan keserakahannya.  Semoga kita tidak termasuk dari golongan sesat dań menyesatkan… Baca Lagi

NOMOR 177 TAHUN 2024  TENTANG PENYELENGGARAAN KATALOG ELEKTRONIK Surat Pesanan PPK dengan Penyedia Katalog Elektronik membuat kontrak dengan menandatangani Surat Pesanan secara elektronik melalui aplikasi Katalog Elektronik. Penandatanganan Surat Pesanan dilakukan secara elektronik antara PPK dan Penyedia Katalog Elektronik. Penyedia Baca Lagi

MDP PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN KONSTRUKSIdapat di ambil di  SE LKPP pomor 4 tahun 2025 Untuk KPA yang menjadi PPK berdasar Perpres 46 Pasal 10 (5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa dapat melaksanakan tugas PPK. 6) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Baca Lagi

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG  STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL mencabut PERPRES No. 53 Tahun 2023 tentangPerubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional PERPRES No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Baca Lagi

Membahas   1. Apa itu DAU 2. Peraturan terkait dan terkini dana kelurahan 3. Lurah sebagai PA KPA PPK? 4. Kompetensi pbj untuk lurah 5. Penerapan swakelola di kelurahan 6. Pengadaan langsung, epurchasing dll di kelurahan 7. Kertas kerja pengadaan Baca Lagi

KOP PUSKESMAS ( bahan materi dari Yefri Purnama Pemkab Kutai Kertanegara Kaltim) ANALISA PENILAIAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN METODE NON E-PURCHASING Nomor  : ……………………………………   NAMA PROGRAM     : Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat NAMA PAKET          : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Baca Lagi

  t

Perpres No. 46 Tahun 2025  Pasal 67 (1) Preferensi harga merupakan nilai penyesuaian harga terhadap harga penawaran dalam proses harga evaluasi akhir dalam Pengadaan Barang/Jasa. (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan metode Tender atau E-purchasing dengan metode Baca Lagi

Hadiri bimtek MS